BTN Klaim Bisa Serap Habis Likuiditas Negara Rp25 T November 2025
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengklaim tetap mampu menyerap habis likuiditas sebesar Rp25 triliun yang berasal dari penempatan uang negara pada November 2025. Penyerapan dilakukan dalam bentuk penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas dan keahlian perusahaan.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa perbankan pelat merah ini belum dapat menyalurkan kredit secara maksimal.
menurut Nixon, penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
“BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah,” kata Nixon.
Dia menyebutkan total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari likuiditas yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan.
Dia memaparkan hingga September 2025, dari dana yang Rp25 triliun yang ditaruh Kemenkeu di BTN, sudah disalurkan untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42%. Namun yang baru di-reimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun. “Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” katanya.
Menurut Nixon, dengan dukungan likuiditas yang sangat kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.
Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.
Dengan kapasitas yang besar tersebut, Nixon menegaskan bahwa BTN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. BTN juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan, sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah.
Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, kata Nixon, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.
Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, BTN tidak memiliki kemampuan untuk menyerap habis penempatan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun. Hal itu berdasarkan data realisasi penyerapan yang dicatat oleh Kementerian Keuangan, yang menunjukkan bahwa hingga 30 September, BTN baru menyerap sekitar 19% dari total dana yang ditempatkan.
Bendahara Negara tersebut bahkan berniat memindahkan sebagian likuiditas yang telah ditempatkan di BTN ke bank lain jika bank pelat merah tersebut tidak dapat menyalurkan kredit dengan optimal.
“Saya akan pindahkan [sisanya] Rp15 triliun ke bank yang lain, kecuali besok dia menghadap saya dia bilang dia sanggup [untuk menghabiskan],” tutur Purbaya di Jakarta, dikutip Jumat (10/10/2025).
