Purbaya Dapat Restu Prabowo Alihkan Kas Negara dari BI ke Himbara
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan anggaran negara yang selama ini disimpan di Bank Indonesia untuk dialihkan dan ditempatkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan nominal mencapai Rp200 triliun.
Purbaya memberikan gambaran bahwa langkah ini serupa dengan penempatan deposito di bank. Namun, pemerintah menginginkan agar uang tersebut berada di sistem perekonomian, salah satunya melalui penyaluran kredit. Upaya ini bertujuan untuk mendorong agar bank memiliki tambahan likuiditas dan dapat menyalurkan kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Seperti menaruh deposito di bank, tetapi nanti diupayakan nanti penyalurannya bukan dibelikan Surat Utang Negara. Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025).
“Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba, dan dia tidak bisa taruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa mekanisme pasar berjalan.”
Purbaya mengatakan peningkatan likuiditas tidak serta-merta mengakibatkan lonjakan inflasi di Tanah Air. Menurut dia, inflasi baru akan melonjak bila realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di atas potensinya pada level 6,5%. Sementara, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih pada level 5,12% pada kuartal II-2025.
“Jadi kalau saya injeksi stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5%, masih jauh dari inflasi,” ujarnya.
Purbaya mengatakan, uang yang akan ditarik tersebut berasal dari kas negara yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) dengan nilai total mencapai Rp425 triliun.
Nantinya, uang tersebut dapat digunakan perbankan untuk menyalurkan berbagai program pembiayaan, yang juga diharapkan dapat mampu memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat.
“Itu nanti akan menyebar di sistem [perbankan], supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi,” tutur dia.
“Artinya, nanti ekonomi bisa akan hidup. Itu dari sisi swasta dari kebijakan fiskal. Di sisi pemerintah, saya sendiri saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi.”
Pemerintah selama ini memang memiliki dana yang di taruh di bank sentral. Dana tersebut bisa saja berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari APBN yang belum terealisasi secara maksimal.
Dana pemerintah juga akan mengendap di BI jika ada pencairan utang yang diajukan pemerintah dari sejumlah lembaga keuangan global.
